 15 / 10 / 2008 Penyusunan buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan keadaan jumlah dan kualitas sumberdaya, serta tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi. Dengan cara membandingkan dengan keadaan sumberdaya saat ini dan tingkat kerusakan lingkungan tahun sebelumnya, sehingga dapat diketahui apakah kualitas lingkungan hidup semakin baik atau semakin jelek.
15 / 10 / 2008 Jenis dan kualitas sampah bertambah seiring dengan kehidupan masyarakat yang cenderung konsumeristis. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk memacu kemampuan untuk mengelola sampah dengan baik dan benar berdasarkan ilmu pengetahuan.
27 / 05 / 2008 PT. Jasa Konsultan Sukowati Mandiri telah diresmikan oleh Bupati Sragen Untung Wiyono bersamaan dengan hari jadi Kabupaten Sragen yang ke-262.
19 / 05 / 2008 PT. Jasa Konsultan Sukowati Mandiri siap membantu perusahaan atau instansi dalam melengkapi Dokumen AMDAL atau UKL/UPL, seperti yang dipersyaratkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup RI. |
Perhitungan Volume Sampah Harian Kota
LATAR BELAKANGAdalah suatu keniscayaan bahwa dengan bertambahnya penduduk, maka sampah yang dihasilkannya pun akan bertambah pula seiring dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu dapat pula dicermati bahwa jenis dan kualitas sampah juga bertambah seiring dengan kehidupan masyarakat yang cenderung konsumeristis. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah memacu kemampuan untuk mengelola sampah dengan baik dan benar berdasarkan pengetahuan yang sebetulnya relatif minim. Namun sayang, niat baik pemerintah itu masih jauh dari memadai bila diukur dari sistem dan metode pengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat, ramah lingkungan dan ekonomis. Bahkan pada umumnya penanganan sampah ini masih terkesan sesuatu yang business as usual dan rutin yang memandang sampah sebagai barang buangan yang menjijikkan, sehingga penanganannya pun dipahami hanya sebatas urusan memindahkan, membuang, dan memusnahkan dengan cara yang sangat tidak aman dan cenderung mencemari lingkungan. Penistaan terhadap sampah merembet juga kepada orang-orang yang berkecimpung di bidang persampahan. Sangat minim apresiasi yang diberikan kepada mereka yang bekerja di sektor persampahan, seperti pemulung, petugas kebersihan, pelapak dan sebagainya. Kesan hina dan meremehkan masalah sampah dan pekerja sampah tercermin pula dari minimnya perhatian dan cukup tersedianya kebijakan-kebijakan, perencanaan, program-program, anggaran dan kredit yang memadai untuk menangani sampah secara serius, sistematis, dan terukur. Sampah baru menjadi perhatian belakangan ini setelah timbulnya ledakan kasus dan bencana, seperti terjadi di Bantargebang, Bojong Gede dan Leuwi Gajah. Keadaan demikian itu membawa akibat semakin beratnya tekanan terhadap media lingkungan, yang pada gilirannya mengharuskan dilakukannya pergeseran pendekatan dari pendekatan ujung-pipa (end-pipe of solution) ke pendekatan sumber. Dengan pendekatan sumber, maka sampah ditangani pada hulu sebelum sampah itu sampai ke tempat pengolahan akhir (hilir). Pada prinsipnya, pendekatan sumber menghendaki dikuranginya produk sampah yang akan dikirim ke tempat pengolahan akhir, dengan cara; antara lain, penerapan 4R (replace, reduce, re-use, recycling). Dengan pergeseran pendekatan dalam pengelolaan sampah berarti pula perubahan paradigma pengelolaan sampah. Dengan pergeseran pendekatan dan perubahan pradigma, maka pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan, pengangkutan dan penanganan akhir sampah yang dilakukan secara terpadu. Keterpaduan di sini adalah suatu bentuk transformasi pendekatan ekosistem ke dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Pengelolaan sampah secara terpadu berarti bahwa dalam mengelola sampah harus diperhatikan segala aspek yang terkait sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Hal lain adalah bahwa pengelolaan sampah kerap kali dipahami secara parsial, yaitu dari aspek sampah an sich. Pengelolaan sampah jarang sekali dipahami dari spektrum yang lebih luas, integral dan holistik, yaitu sampah dikelola tidak berdasarkan aspek kebersinggungan dan keterkaitannya secara erat dengan aspek-aspek lain, seperti kesehatan, tata ruang, pendidikan, politik dan kamtibmas, kemiskinan, peluang usaha, investasi, produksi, teknologi, ketenagakerjaan serta lingkungan hidup. Dari kacamata pemerintahan, kerapkali pengelolaan sampah dipahami sangat sektoral, yakni hanya dikelola oleh Dinas Kebersihan saja, dan berorientasi keproyekan, yakni masalah sampah menjadi dasar dan alasan Dinas berwenang untuk memunculkan usulan-usulan proyek seputar pengelolaan sampah. Hal ini kerap diperparah oleh suatu pemahaman bahwa pengelolaan sampah hanya sebatas pada bagaimana menarik dana sebanyak mungkin dari retribusi sampah. Di lain pihak pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar retribusi amat minim, misalnya keluhan lamban dalam pengumpulan sampah, di TPS dibiarkan beserakan, diangkut dengan truk yang berceceran dsb. Padahal dalam pengelolaan sampah tidak hanya murni ekonomi dan bersifat komersial (profit motive), tetapi juga menghadirkan aspek pelayanan umum (public service) yang merupakan tanggung jawab pemerintah/instansi publik. Dengan demikian ada kejelasan tanggung jawab sosial (social responsibility), tanggung jawab hukum (liability), dan terpenuhinya kewajiban adanya akuntabilitas publik (public accountability).
MAKSUD DAN TUJUANTujuan umum dari penyusunan Laporan periodik volume sampah harian Kota adalah untuk mengetahui secara pasti volume sampah harian Kota sehingga dapat dugunakan sebagai alat evaluasi sistem pengelolaan sampah yang ada dan memberikan alternatif efisiensi pengelolaan persampahan pada masa yang akan datang. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan beberapa tujuan khusus yang diharapkan dapat mendukung, sehingga hal tersebut dapat tercapai sampai akhir tahun rencana. Adapun tujuan khusus penyusunan Laporan periodik volume sampah harian Kota adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui volume sampah harian untuk Kota. 2. Mengetahui timbulan sampah rata-rata per orang per hari untuk Kota yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan perencanaan pengelolaan persampahan di Kota pada masa yang akan datang. 3. Mengetahui kondisi eksisting TPS dalam wilayah operasional pengelolaan TPS Kota meliputi lokasi, kondisi fisik, daerah pelayanan dan volume tampungan.
|
 |
|
 |
|
